MEMO Online › Pemerintahan

Begini Jawaban Bupati Probolinggo atas PU Fraksi-fraksi Terkait Raperda APBD 2027, Gus Haris: Penguatan PAD, Pendidikan, dan Kesehatan akan Menjadi Prioritas

Rabu, 18 November 2026 17:53 WIB · 26 kali dibaca

Foto: Gus Haris Bupati Probolinggo Saat Dikonfirmasi awak media
Foto: Gus Haris Bupati Probolinggo Saat Dikonfirmasi awak media
Bagikan: WhatsApp Facebook X

MEMOonline.co.id.  Probolinggo- Bupati Probolinggo, dr. H. Mohammad Haris Damanhuri Romly atau akrab disapa Gus Haris, menegaskan pentingnya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengendalian belanja daerah di tengah menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat.

Dbhct november

Hal itu disampaikan Gus Haris saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo dengan agenda penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu (18/11/2026), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jati Kusuma, dan dihadiri para Wakil Ketua serta Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, unsur Forkopimda, para camat, dan tamu undangan lainnya. Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Dalam sambutannya, Gus Haris menyampaikan apresiasi atas berbagai masukan, kritik, dan usulan yang disampaikan seluruh fraksi DPRD. Menurutnya, seluruh pandangan tersebut menjadi bahan penting dalam penyempurnaan kebijakan anggaran daerah.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah menghadapi tantangan fiskal karena porsi dana transfer dari pemerintah pusat mencapai 78 persen. Kondisi tersebut menuntut Pemkab Probolinggo untuk lebih optimal menggali potensi PAD.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah memperluas layanan retribusi digital serta mengoptimalkan pendataan potensi pajak daerah.

“Terkendali dan tertibnya belanja serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah menjadi fokus utama kita di tengah penurunan dana transfer dari pusat,” tegas Gus Haris.

Dalam kebijakan belanja, Pemkab Probolinggo juga menegaskan sejumlah sektor prioritas. Sebanyak 32,01 persen belanja dialokasikan untuk sektor pendidikan, sekitar Rp60,54 miliar untuk transfer berjalan, serta lebih dari Rp261,9 miliar untuk bantuan keuangan kepada desa.

Sementara di sektor kesehatan, pemerintah daerah terus mendorong pemerataan tenaga kesehatan, menjamin ketersediaan obat-obatan, serta memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.

Selain membahas APBD, Gus Haris juga menyatakan menerima dan menyetujui tiga Raperda inisiatif DPRD. Ketiganya meliputi penyelenggaraan pendidikan, penyediaan pemakaman yang layak bagi masyarakat, serta penguatan produk unggulan daerah dan penataan jaringan utilitas terpadu.

Menurutnya, ketiga Raperda tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo.

Dalam kesempatan itu, Gus Haris turut menyoroti keberhasilan penyelenggaraan Seven Beaches Festival 2026. Kegiatan tersebut dinilai mampu menggerakkan perekonomian masyarakat pesisir melalui peningkatan kunjungan wisatawan di tujuh destinasi pantai.

Menariknya, pelaksanaan festival tersebut tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran daerah karena mendapat dukungan perusahaan, komunitas, serta kontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

“Inovasi seperti ini yang harus kita terus kembangkan, melibatkan banyak pihak agar perekonomian masyarakat berputar lebih luas dan kita bisa keluar dari keterbatasan anggaran,” ujarnya.

Pada penghujung rapat, DPRD Kabupaten Probolinggo juga menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.

Dalam program tersebut terdapat 21 agenda pembentukan Peraturan Daerah (Perda), di antaranya fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual, pemberdayaan nelayan, pencegahan narkotika, hingga pengaturan kawasan tanpa rokok.

Penetapan Propemperda tersebut menjadi pedoman bagi DPRD dan pemerintah daerah dalam menyusun serta membahas regulasi sepanjang 2027.

Gus Haris berharap berbagai kesepakatan yang telah dirumuskan bersama DPRD tidak sekadar menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar diwujudkan melalui kebijakan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Ia menegaskan, setiap kebijakan anggaran dan regulasi daerah harus berorientasi pada kepentingan publik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Probolinggo.(Adv)

Berita lain di Pemerintahan